Presiden: Ada yang Menginginkan Kekacauan Pascapilpres

Jumat, 17 Juli 2009 | 15:04 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Wisnu Nugroho A

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan laporan intelijen, ada gerakan-gerakan di masyarakat yang memang menginginkan terjadinya kekacauan pascapenyelenggaraan pemilihan umum presiden.

“Diketahui ada rencana untuk melakukan tindak kekerasan dan melawan hukum berkaitan dengan hasil pemilu. Juga ada rencana pendudukan paksa KPU pada saat nanti hasil suara diumumkan. Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang. Ini bukan rumor, bukan gosip. Bahkan ada pernyataan kita bikin Indonesia seperti Iran. Bagaimanapun juga SBY jangan sampai dilantik. Saudara bisa artikan pernyataan seperti itu,” ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7), menanggapi peristiwa Bom Mega Kuningan yang menewaskan sembilan orang dan melukai setidaknya 50 orang.

Dalam kesempatan itu, Presiden membeberkan temuan intelijen yang selama ini tidak pernah diungkap kepada publik. Antara lain, Presiden menunjukkan foto-foto kelompok teroris yang menjadikan dirinya sebagai sasaran.

Ia mengatakan, peristiwa Bom Mega Kuningan terjadi ketika rakyat merasa prihatin akan kegaduhan politik di tingkat elite disertai ucapan-ucapan yang menurut Presiden bernada menghasut dan memelihara suhu panas dan penuh permusuhan. Presiden meminta jajaran kepolisian dan pihak berwenang untuk mengusut secara tuntas, apakah peristiwa Bom Mega Kuningan ini terkait persoalan politis atau tidak. Terkait atau tidak, dalang peristiwa ini harus ditangkap.

“Saya juga menginstruksikan penegak hukum untuk mengadili siapa saja yang terlibat, siapa pun dia, apa pun status dan latar belakang politiknya. Pagi ini saya mendapat banyak pertanyaan atau ada saudara yang mengingatkan kepada saya, yang berteori atau paling tidak mencemaskan kalau aksi teror ini berkaitan dengan hasil pilpres. Saya meresponsnya sebagai berikut bahwa kita tidak boleh main tuding begitu saja. Semua teori dan spekulasi harus bisa dibuktikan secara hukum. Negara kita negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, norma hukum dan demokrasi harus ditegakkan,” ungkap Presiden.